All posts tagged “media sosial

comments 4

Konflik dalam Polarisasi Opini di Dunia Siber dan Konsekuensinya Pada Demokrasi Digital di Indonesia

DUNIA SIBER diterjemahkan dari kata cyberspace, sebuah terminologi yang belum memiliki konsensus mengenai maknanya hingga saat ini. Seringkali dunia siber sebatas dimaknai dengan “segala hal yang berhubungan dengan jaringan dan komputer” tetapi definisi demikian itu tidak mencerminkan kompleksitas yang ada di dalam dunia siber.

Nicholas Negroponte penulis buku Being Digital yang terbit pada tahun 1995 menulis: “Computing is not about computers any more. It is about living.[1] Apa yang ia tuliskan tersebut menjadi kian relevan saat ini. Revolusi teknologi informasi telah membebaskan komputer dari sekedar kotak berisi keyboard dan layar hingga menjadi benda-benda yang kita gunakan untuk berbicara, kendarai, sentuh, bahkan gunakan.

comment 0

Perang Hestek: Arena Demokrasi Digital?

Perang hestek atau twitwar lebih sering tampak bukan sebagai adu argumentasi namun adu memaki.

SELAMA bulan September 2015, obrolan mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali memanas di media sosial Twitter di Indonesia. Banyak yang percaya, sedang terjadi perang hestek antara dua kubu: mereka yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi dengan mereka yang masih mendukung. Keduanya berusaha memenangkan pembicaraan. Inikah arena demokrasi digital? Signifikankah untuk pembelajaran demokrasi yang lebih baik di Indonesia?

comment 0

Dilema Netizen di Indonesia: Pilih Partisipasi Atau Penjara

Di satu sisi, internet dipercaya dapat meningkatkan partisipasi warga dalam mengawal pemerintahan secara demokratis, di sisi lain pemerintah risau ingin membatasi tingkah laku netizen dengan ancaman penjara.

IMG_4583.JPG

PESTA demokrasi Indonesia 2014 memasuki zaman baru. Masyarakat Indonesia yang dulunya dikenal the silent majority akibat dari kebijakan the floating mass sejak zaman Orde Baru – ditandai dengan rendahnya level partisipasi politik karena jargon “politik no, pembangunan yes”– tiba-tiba berubah. Lanskap politik yang tadinya sunyi sepi, tiba-tiba tersegmentasi menjadi dua kubu pendukung calon presiden yang berseberangan. Yang juga berbeda, lanskap politik diwarnai dengan masifnya penggunaan media sosial dan pemanfaatan teknologi internet oleh netizen di Indonesia untuk terlibat dalam situasi politik.

Politik yang dulunya tabu dibicarakan menjadi hal yang lazim dibicarakan di ruang privat, publik, bahkan di media sosial. Kritik-kritik bahkan juga fitnah kerap dilontarkan, baik kepada figur calon presiden, para pendukung calon presiden, atas jalannya pemerintahan sekarang, maupun kebijakan yang pernah dan akan diambil. Bukan hanya itu, bahkan netizen memiliki peran baru sebagai “pengawal” jalannya pemilu lewat sejumlah inisiatif teknologi internet. Ambil contoh, inisiatif Ainun Najib dan kawan-kawan lewat kawalpemilu.org sehingga netizen bisa terlibat sebagai pemeriksa berkas-berkas pemilu untuk menghindari kecurangan.

Peningkatan peran netizen juga bisa ditandai dengan keterlibatan mereka menjadi buzzer atau juru bicara kandidat calon presiden, baik dibayar maupun sukarela. Inisiatif terkini partisipasi netizen juga hadir lewat polling center “Kabinet Alternatif Usulan Rakyat“ yang diadakan Radio Jokowi dan Jokowi Center untuk memudahkan netizen mengusung nama menteri favorit mereka kepada presiden terpilih. Berbagai hal tersebut menunjukkan: internet bukan lagi sekadar menyalurkan aspirasi, namun juga internet dapat membantu netizen untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda demokrasi.

comments 3

Seandainya Saya Terdakwa Pencemaran Nama

Selama 6 tahun ini sudah lebih dari 32 orang terancam hukuman penjara 6 tahun gara-gara pasal pencemaran nama di UU ITE. Pastikan jangan bertambah lagi.

Suasana Persidangan Benhan di PN Jaksel (dok. Dhenok Change.org)
Suasana Persidangan Benhan di PN Jaksel (dok. Dhenok Change.org)

PADA hari Rabu, 5 Februari 2014, saya bisa merasakan langsung perasaan seorang terdakwa kasus pencemaran nama. Saya mungkin tidak akan cukup sabar seperti Benny Handoko, terdakwa yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim PN Jakarta Selatan untuk mendengar vonis atas kasus pencemaran nama yang dituduhkan padanya oleh politisi bernama Misbakhun. Saya mungkin akan meronta dan melawan sebisa yang sanggup saya lakukan atas ketidakadilan sistem hukum kita.

Penerapan pidana dengan sanksi pemenjaraan bagi mereka yang menyatakan pendapatnya adalah hal paling buruk, maaf koreksi, paling konyol yang pernah ada. Kita bukan lagi hidup di zaman Suharto yang meniadakan kritik-kritik terbuka. Kita bukan lagi hidup di zaman Orde Baru ketika mereka yang vokal dijerat hukum dan dimasukkan ke penjara. Produk-produk hukum yang represif dengan pasal karet sudah lama dihapuskan dari negara ini. Namun kini, salah satunya muncul lagi dalam bentuk pasal 27 ayat 3 di UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dalam praktiknya, pasal 27 ayat 3 UU ITE dipakai bukan untuk mencegah tindak pidana pencemaran nama, tetapi malah dijadikan celah oleh mereka yang punya kuasa untuk membungkam mereka-mereka yang kritis. Dalam 6 tahun, ada lebih dari 32 orang terancam hukuman penjara 6 tahun. Mereka terdiri dari ibu rumah tangga, pegawai, jurnalis, anak sekolah dll. Tahun lalu, rata-rata setiap bulan sekali terjadi kasus semacam ini. Vonis hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan adalah 3 tahun pada kasus Anthon Suwahyu di PN Solo, Jawa Tengah. Dan Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFENET memprediksi pada tahun ini akan lebih banyak lagi orang yang terjerat hukum pasal pencemaran nama di UU ITE. Lebih parah lagi, situasi ini terus dibiarkan oleh negara karena mereka seolah enggan untuk merevisi. Revisi UU ITE yang sedianya akan masuk dalam agenda Prolegnas 2014 tidak terjadi seperti yang digadang-gadang.

Benny Handoko, yang akrab dikenal dengan nama akun twitternya benhan, pada sidang yang berjalan terlambat karena jaksa lupa membawa toga dan hakim menyampaikan pertimbangan yang condong mengabaikan banyak bukti yang diajukan tim pengacara benhan, akhirnya divonis 6 bulan penjara — yang tidak perlu dijalani — dan masa percobaan 1 tahun lamanya. Vonis ini adalah sebuah pesan buat kita, buat saya dan juga buat Anda: jangan berkata apa-apa kalau tak mau masuk penjara. Pesan itu vulgar terbaca.

Bagi saya yang pernah nyaris tersandung situasi yang sama tepat setahun lalu, persidangan ini bisa menjadi sinyalemen betapa orang-orang biasa seperti Prita Mulyasari, Ade Armando, Deddy Endarto, Benny Handoko, Wahyu Dwi Pranata dll. yang tidak punya kendali kuasa dan uang tidak terlindungi oleh hukum dan semakin tidak dipedulikan dan diabaikan haknya berekspresi kritis oleh negara.

Dalam sidang saya, pelapor bukan politisi seperti Misbakhun, tetapi penulis terkenal Andrea Hirata. Jaksa PU dan susunan hakim yang menghakimi saya bisa jadi sama karena domisili saya tinggal masuk wilayah hukum PN Jakarta Selatan. Bisa jadi saya mendapat vonis yang lebih berat/ringan. Besarnya hukuman bukan intinya. Tetapi status sebagai orang bersalah yang dihukum pidana karena pencemaran nama itulah yang akan tersemat di dada saya. Selamanya. Bersalah. Keluarga saya akan malu. Anak saya akan menganggap bapaknya pecundang. Orang sekeliling saya akan memandang hina. Tanpa mereka peduli, apa yang sebenarnya saya sampaikan itu sebuah kebenaran.

Seandainya saya terdakwa pencemaran nama, maka perjuangan menghentikan pemidanaan dan pemenjaraan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah harga mati demi tak perlu lagi ada lebih banyak orang kritis dibungkam tak boleh bicara. Sekalipun untuk kali ini saya bukan terdakwa, upaya itu adalah kewajiban semua kita, bila peduli pada orang-orang di sekitar kita. Sulit saya membayangkan publik diam saja atas persoalan ketidakadilan dalam sistem hukum kita ini. Sulit mata saya terpejam dan tidur nyaman, sembari membayangkan orang-orang yang nantinya dipenjara hanya karena vokal bicara di sosial media. Sulit…

[dam]